Uqi’s Life Note

Dengan karakteristiknya yang menghilangkan batas-batas regional, saat ini banyak negara yang tiba-tiba muncul di perekonomian dunia sebagai kekuatan baru dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pemicunya. Contoh nyata di kawasan Asia adalah Cina, India, dan Korea. Seluruh negara tersebut mampu meningkatkan pendapatan sektor TIK sebesar lebih dari 100 persen setiap 5 tahun selama 10 tahun terakhir (IDC 2005). Bahkan ekspor TIK China pada tahun 2004 melebihi ekspor TIK Amerika Serikat, sehingga mungkin tidak berlebihan bila abad ini disebut dengan ‘Abad China’. Bagaimana dengan Indonesia? Seperti biasa, bangsa ini ‘ketinggalan’ dalam memprediksi masa depan dan baru saja mulai memberikan perhatian khusus dalam bidang TIK beberapa tahun belakangan.

TIK sangat potensial dijadikan sektor unggulan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-ribu pulau yang menyulitkan diseminasi informasi dengan cepat. Padahal, pada saat ini informasi merupakan salah satu intangible asset yang memainkan peranan penting dalam seluruh sendi kehidupan. Di sini, TIK memainkan peranannya, yakni menghilangkan penghalang geografis (geographical barrier) dan mendukung pemerataan pembangunan di setiap daerah. Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak memiliki perhatian khusus terhadap TIK, tentu saja Indonesia akan tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Ada dua pendekatan dalam meningkatkan bidang TIK. Pertama, menjadikan TIK sebagai sektor produksi seperti Costa Rica. Negara ini menjadi tempat produksi sepertiga dari chip Intel di seluruh dunia. Sejak saat itu, ekspor negara tersebut melonjak sebesar 20%, suatu nilai yang tidak pernah tercapai sebelumnya oleh komoditas utama mereka, kopi. Kedua, menjadikan TIK sebagai pemicu pembangunan, seperti Malaysia. Malaysia membangun Multimedia Super Corridor (MSC) dengan harapan menarik investor nasional dan internasional dan membuat spillover effect pada sektor ekonomi yang lain. Salah satu hasilnya, Malaysia dapat meningkatkan pasar pengguna telekomunikasi sebesar 25% dalam waktu 5 tahun. Dengan salah satu dari dua pendekatan itulah visi dan misi TIK Indonesia dirancang. Fokus dengan salah satu pendekatan memungkinkan pembangunan rencana strategis yang lebih terarah.

TIK memiliki faktor-faktor pendukung yang saling komplementer. Artinya, terhambatnya kemajuan di satu sektor dapat memberikan efek negatif berantai pada kemajuan sektor lainnya. Selain itu, kemajuan setiap faktor menuntut kemajuan faktor yang lain pula. Faktor-faktor pendukung TIK adalah infrastruktur, SDM, kebijakan, finansial, serta konten dan aplikasi. Maksudnya, agar TIK dapat berkembang dengan pesat, pertama dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi di manapun dengan kecepatan yang mencukupi. Kedua, faktor SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan TIK jangka panjang. Keempat, faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri TIK. Kelima, faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampai pada orang, tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunanya.

Kesalahan Indonesia adalah melakukan pembangunan pada satu sektor secara parsial, dan berharap sektor lain akan maju dengan sendirinya. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan market TIK Indonesia tertatih-tatih, baik dari segi supply maupun demand. Contohnya, dari segi infrastruktur Indonesia masih belum menyediakan akses terhadap informasi di mana saja yang terjangkau. Akses informasi di mana saja baru dimungkinkan dengan telepon seluler yang memiliki tarif yang mahal. Dari segi SDM, juga masih belum dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan tingkat penerimaan terhadap teknologi. Adapun SDM TIK kadang-kadang bekerja di sektor lain, sehingga mengurangi tingkat pemenuhan SDM TIK. Selain itu, apresiasi negara yang menempatkan para ilmuwan dan insinyur sebagai orang berpendapatan rendah telah melahirkan tragedi brain drain yang memilukan dan masih berlanjut hingga hari ini. Dari faktor finansial, saat ini bank enggan memberikan kredit bagi vendor software lokal, karena hingga saat ini Indonesia belum membuat pemetaan pasar TIK berskala nasional dengan granularity yang halus. Hal ini menyebabkan bank tidak dapat menaksir resiko yang dihadapi di sektor TIK. Terakhir, dari faktor kebijakan, Indonesia juga masih belum dapat memberikan kebijakan yang mendukung baik TIK maupun faktor-faktornya. Mahalnya pajak komponen, kompleksnya birokrasi, dan keberpihakan pada kepentingan pragmatis merupakan cermin buruknya kebijakan negeri ini untuk TIK. Di China, kompleksnya birokrasi adalah untuk proteksi bisnis dan pemicu. Sedangkan di Indonesia, kompleksnya birokrasi hanya untuk melanggengkan tradisi ‘kalau bisa sulit kenapa dipermudah’.

Dengan keadaan tersebut, pemerintah khususnya Depkominfo seharusnya merevisi ulang visi dan misi pengembangan TIK, yakni dengan menentukan pendekatan apa yang ingin diterapkan pada sektor TIK di Indonesia, kemudian membuat rencana strategis yang mempertimbangkan kelima faktor di atas. Minimal dengan adanya rencana yang matang dan berdasarkan studi komprehensif, implementasi di lapangan dapat dilakukan secara efisien.